Baru-baru ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiartoberbicara di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Partai Perindo untuk kader DPRD periode 2024–2029 yang berlangsung di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, Bima Arya memuji kinerja Partai Perindoyang dinilainya sangat segar dan progresif.
“Partai Muda dengan Kesadaran Tinggi”
Bima Arya menyatakan bahwa dibandingkan dengan partai-partai yang lebih senior, Partai Perindo menunjukkan semangat muda dengan kepedulian publik yang tinggi. Dia berkata, “Perindo adalah partai yang relatif muda tetapi memiliki tingkat kesadaran publik yang tinggi.”
Semangat Kolaborasi
Lebih lanjut, Wamendagri menggambarkan bahwa Perindo kini banyak diisi oleh tokoh muda dari berbagai latar belakang aktivis seperti mahasiswa, anti-korupsi, media, sosial media, sosial, hingga pegiat disabilitas. Menurutnya, ini merupakan contoh yang baik dari sinergi kolaboratif.
Kritik Konstruktif untuk Mengawal Pejabat
Bima juga menekankan pentingnya peran DPRD yang diisi oleh kader Perindo, sambil menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar anggaran daerah (APBD) digunakan secara efisien dan tepat sasaran: “Uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan mampir ke kantong pejabat. DPRD harus mengawalnya secara konsisten.”
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD perlu berani memberikan saran atau kritik jika kepala daerah tidak berjalan sesuai dengan amanah.
Pentingnya Kolaborasi Eksekutif & Legislatif
Menurut Bima Arya, target ambisius pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi delapan persen dan pengurangan kemiskinan secara signifikan, hanya mungkin dicapai melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif. DPRD Perindo diharapkan menjadi ujung tombak dari kolaborasi ini. SMA PGRI KOTA BIMA
Ringkasan Intisari
| Topik utama | Ringkasan |
| Partai | Partai muda dengan kesadaran publik yang tinggi |
| Anggota Partai Perindo | Aktivis muda dari berbagai bidang—mahasiswa, media, sosial, disabilitas |
| Peran DPRD | Bertanggung jawab mengawasi penggunaan APBD dan mengkritik kepala daerah bila diperlukan |
| Target Nasional | Kolaborasi legislatif-eksekutif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan |